Soroti Bencana Karhutla, Inilah 9 Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah
PDMDENPASAR.COM, YOGYAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Indonesia, khususnya wilayah Sumatera dan Kalimantan. Melalui Pernyataan Nomor 87/PER/I.0/H/2026 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, Muhammadiyah mendesak pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat, membenahi tata kelola sumber daya alam, serta menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu.
Muhammadiyah menilai karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan kemanusiaan yang berdampak luas. Bencana ini dapat memicu gangguan kesehatan, menghambat kegiatan pendidikan, menghilangkan sumber penghidupan masyarakat, serta merusak citra Indonesia di mata internasional.
Dalam pernyataan tersebut, Muhammadiyah menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip ini sejalan dengan pesan Al-Qur’an dalam Surah Al-Baqarah ayat 11, Al-A’raf ayat 56, dan Ar-Rum ayat 41 yang mengingatkan manusia agar tidak berbuat kerusakan di bumi.
Sembilan Poin Sikap PP Muhammadiyah
Atas dasar pertimbangan teologis, kemanusiaan, dan kebangsaan, PP Muhammadiyah menyampaikan sembilan poin sikap strategis terkait penanganan karhutla.
Pertama, mengutamakan keselamatan dan perlindungan rakyat. Pemerintah pusat dan daerah diminta mengerahkan seluruh kemampuan secara optimal, cepat, masif, dan terkoordinasi. Pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, serta perlindungan kelompok rentan harus menjadi prioritas, disertai keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Kedua, membenahi tata kelola sumber daya alam. Muhammadiyah mendorong evaluasi perizinan dan pembenahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam. Praktik penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, korupsi, dan persekongkolan harus dihentikan.
Ketiga, menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum didesak mengusut tuntas dan transparan dugaan pembakaran maupun kelalaian yang menyebabkan karhutla, termasuk apabila melibatkan korporasi, pihak yang memperoleh keuntungan, atau pihak yang melindungi pelanggaran.
Keempat, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Seluruh jajaran pemerintahan di wilayah terdampak maupun rawan karhutla diminta memastikan pencegahan, penanganan, dan pemulihan berjalan terpadu tanpa terhambat perbedaan kewenangan.
Kelima, menuntut tanggung jawab dunia usaha. Pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan ekonomi secara beretika, mencegah kebakaran di wilayah konsesinya, serta bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dan pemulihan lingkungan.
Keenam, memulihkan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah diminta menjamin pemulihan sektor kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian warga terdampak. Pendampingan juga perlu diberikan kepada masyarakat lokal dan petani kecil agar dapat mengelola lahan tanpa pembakaran.
Ketujuh, memperkuat solidaritas dan tanggung jawab masyarakat. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta aktif melaporkan indikasi kebakaran dan pelanggaran. Perlindungan terhadap pelapor yang beriktikad baik juga harus dijamin.
Kedelapan, menggerakkan aksi nyata Persyarikatan. Seluruh pimpinan Muhammadiyah, 'Aisyiyah, organisasi otonom, Majelis Lingkungan Hidup, Lembaga Resiliensi Bencana atau MDMC, Amal Usaha Muhammadiyah, serta Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah didorong memperkuat pelayanan, advokasi, dan aksi kemanusiaan. Gerakan tersebut berlandaskan semangat pengabdian Muhammadiyah dan nilai-nilai Surah Al-Ma’un.
Kesembilan, menolak normalisasi bencana dan memperkuat kolaborasi. Muhammadiyah menegaskan bahwa karhutla tidak boleh dianggap sebagai bencana tahunan yang lumrah. PP Muhammadiyah menyatakan kesiapan bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa untuk melindungi kehidupan serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
PP Muhammadiyah mengimbau seluruh warga dan pimpinan Persyarikatan untuk terus bergotong royong, menyinergikan potensi, serta mengambil langkah konkret di lapangan guna membantu masyarakat terdampak karhutla.
Pernyataan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan lebih dari sekadar pemadaman api. Upaya tersebut harus disertai pencegahan berkelanjutan, penegakan hukum, perbaikan tata kelola lingkungan, dan pemulihan kehidupan masyarakat.